Pengumpan:
Tulisan
Komentar

Usulan pembangunan desa/kelurahan didapat dengan mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan di Desa/kelurahan, dengan skala prioritas. Kemudian dibawah ketingkat Kecamatan – diterus ke Tingkat Kabupaten ( Bapeda). diolah menjadi usulan Tingkat Kabupaten dengan pertimbangan sosial, ekonomi, geografis dan politis.
Politis karena melalui proses di DPRD (Panitia Angaran) dengan Pem Kab. Pada proses disinilah kadang-kadang usulan Desa/Kelurahan bisa terhapus, karena loby-loby berbagai kepentingan. Kepentingan pejabat,konsultan, kontraktor, tokoh masyarakat berpengaruh dan kepentingan politik. Jadi desa/kelurahan tidak mempunyai akses di atas, usulan mereka tidak dimasukan dalam RAPBD.

Dari pertemuan sosialisasi kegiatan Dinas PU Kabupaten Tabalong yg diadakan di Kantor Sulingan Kec.Murung Pudak, yang dihadiri oleh Ka Desa, Lurah, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Terungkap ada pekerjaan pengaspalan jalan yang seharus tidak diprioritaskan, karena terletak di komplek perumahan elit, yang bisa biaya oleh perusahaan tambang. Seharusnya dana itu bisa digunakan perbaikan jalan dan jembatan di Desa yang sangat memerlukan. Sebagian peserta sosialisasi berkesimpulan ada yg ganjil dalam pengalokasi dana pembangunan atau tidak berpihak kepada Desa. Apalagi bila dikaitkan dengan semboyan ” Membangun Desa, Membenahi Kota ” .
Ada Ka Des yang hanya menyampaikan keluhan, ketidakberdayaan, perasaan terpinggirkan dan meminta agar Dinas PU turun ke Desa mengecekan dilapangan keadakan sebenarnya, pekerjaan yg sudah masuk prioritas satu. Dan ada kebosanan masyarakat Desa mengadakan Musrenbang di Desa, karena usulan tdak pernah terealisasi.

Ada pula masyarakat sekitar jalan operasional Pertamina yang menyampaikan, bahwa mereka selama pertamina beroperasi di Tanjung tidak pernah menikmati jalan beraspal, jalan yng sering mereka lalui sehari hari. Mereka tidak merasakan ada manfaat operasional Pertamina dijalan dimaksud, mereka menginginkan jalan tersebut diaspal sebagai kepedulian Pertamina kpd masyarakat.

Masyarakat menyadari karena keterbatasan dana, Pemda tidak bisa semua usulan bisa dikabulkan, tetapi masyarakat juga melihat ada cara para pengambil keputusan yang kurang pas dalam kenyikapi keterbatasan dana.
Pada kesempati itu Ka Dinas PU memberikan kesempatan seluasnya kpd peserta untuk menanyakan, memberi saran dan hal-hal yang kurang jelas. Dan meminta untuk bisa mengawasi dan mempunyai rasa memiliki pembangunan yg dilaksanakan.

Persoalan pembangunan prasarana dan sarana Desa adalah pada keberpihakan pengambilan keputusan (Bupati) kepada Pemerintah Desa /masyarakat Desa.

Salam.


Rencana PT adaro menaikan produksi batu bara dari 40 jt ton/thn menjadi 80 jt ton/thn ini terlihat pada adanya PT Adaro akan membangun jaringan konveyor dan pembangunan PLTU. Sebagian anggota masyarakat Tabalong menanggapi dengan kritis pembangunan PLTU yg lokasinya dekat dgn pemukiman dan diyakini akan menimbulkah dampak negatif pada lingkungan (tanah, air, udara dan kesehatan masyarakat).
Daya yg dihasilkan dari PLTU akan diberikan sebagian pada Pemda Tabalong pada lampu penerangan jalan, RSUD dan PDAM menurut info yg didapat. Namun PLTU tetap dibangun.

Pemda Tabalong memberi kabar bahwa di Tabalong akan dibangun 3 bh fasilitas umum oleh PT Adaro, fasilitas dimaksud : Membangun komplek Islamic Centre dengan biaya 48 M – Membuat Hutan Kota – Membangun Taman Hibur Rakyat. Sebagian masyarakat Tabalong senang dengan rencana ini. sebagian merespon dengan kritis.

Pemda Tabalong ( Bupati), DPRD dan Masyarakat Tabalong menolak rencana Peningkatan Produksi batu bara PT Adaro dari 40 juta ton/hari menjadi 80 juta ton/hari. Masyarakat jelas menolak, mengingat dampak dan konsekuensinya – proses kerusakan tanah, air, udara dan cepatnya habis sumber daya alam yang tidak bisa tergantikan, serta cepat pula lapangan pekerja hilang, ketika paska tambang.
Pemda Tabalong ( Bupati), DPRD dan Masyarakat Tabalong ingin tambang batu bara di Tabalong bisa berlangsung lama sampai 50 tahun atau lebih, agar dampak negatif bisa dikurangi dan dampak positif pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, suber daya manusia di Tabalong berjalan lebih lama – lebih memberi makna.
Terdengar kabar bahwa Pemda (Bupati) dan DPRD Tabalong tidak akan memberikan Rekomendasi kepada PT Adaro untuk menaikan Produksi. Sejauhnya ini belum ada pernyataan tertulis atau lisan dari Pemda dan DPRD Tabalong.

Apakah tanpa rekomendasi dari Pemda (Bupati) dan DPRD Tabalong PT Adaro tidak berhak menaikan produksi ?
Bagaimana kalau PT Adaro tetap menaikan produksi seperti rencana 80 jutaton/hari, tanpa rekomendasi dari Pemda (Bupati) dan DPRD Tabalong ?

” Adakah hubungan antara rencana naiknya produksi batu bara PT Adaro dengan proyek untuk daerah yang dibiayai PT Adaro Cs ? ” Masyarakat awam pun sudah jelas paham, ada hubungannya.

Bagaimana menyeimbangkan dua kepentingan ini ?

Salam.


Kata Kolusi berarti suatu perbuatan dua orang atau institusi yang mempunyai kekuasaan publik, bekerjasama untuk keuntungan mereka dengan merugikan publik (masyarakat).
Penguasa adalah para eksekutif (aparat pemerintah).
Partai Politik adalah perkumpulan yg didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Dalam hal ini Partai yg berada di DPR atau DPRD.
Dalam proses perjalanan hasil reformasi tahun 1998, Perubahan atau amandemen UUD 1945 pun terjadi, membuka peluang tumbuhnya banyak Partai Politik. Otonomi daerah terjadi dengan adanya UU Otonomi Daerah.
Proses demokratisasi perjalanan bangsa ini berjalan cepat,tidak diimbangi dengan perubahan mental – mindset berdemokrasi. Sehingga penguasa dan Partai Politik saling mengambil manfaat dari proses demokratisasi, ada yg positif dan ada yg negatif. Positif mereka punya VISI dan MISI akan Indonesia dan bersama berusaha ingin mewujudkan. Negatif mereka punya VISI dan MISI akan Indonesia, tetap dlm perjalanan hanya memperjuangkan kepentingan jangka pendek yang merugikan proses perkembangan berbangsa dan bernegara yang maju.
Banyak Penguasa yg jadi penghuni penjara, karena korupsi, begitu juga anggota DPR dan DPRD yg juga menjadi penghuni penjara.
Kalau terjadi kolusi antara Penguasa dan Partai Politik yg tentunya hanya menguntungkan mereka secara politik dan ekonomi. Kesejahteraan rakyat yg seharusnya diperjuangkan menjadikan dinomor duakan, Perubah Negara RI menuju Negara maju, modern dan mensejahterakan jadi sangat lambat untuk dicapai, dibanding dengan Negara Asean lainnya.
Kini tinggal kesadaran para elite Politik dan tokoh Nasional yg punya komitmen untuk membangun Negara RI menuju cita-cita Bangsa Indonesia, Negara makmur sesuai Pembukaan UUD 45.
Mari kita warga bangsa Indonesia saling membantu, tingkatkan rasa kebersamaan, bersatu dan berkeadilan.
Negara RI besar, maju, modern dan berpengaruh dan dihormati oleh negara lain.

Salam


Dalam masa kampanye Pemilu Kada Gub/Wagub Kal Sel banyak janji, visi dan misi yang disampai para Calon Gub/wagub kepada masyarakat pemilih, dengan asa bisa dipilih paling banyak. Semua janji, visi dan misi para calon Gub/wagub semua baik.
Masa pencoblosan telah usai, quick qount menunjukan Calon No.3, 2 Rudy mendapat suara terbanyak, tinggal menunggu perhitungan KPUD Kal Sel, bagaimana hasilnya kita tunggu.

Kami masyarakat Kal Sel menyampai ASA kepada Gub/Wagub Kal Sel 2010 – 2015 sbb :
1. Lanjutkan dan tingkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan darat, sungai dan udara, lebih baik dari Pulau Jawa.
2. Lanjutkan dan tingkatkan kualitas pendidikan semua tingkatan.

3. Lanjutkan dan tingkatan pencapaian penyediaan Tenaga Listrik yg cukup.

4. Peningkatan jumlah Produksi Padi dalam memberi sumbangan kpd keamanan pangan Nasional.

5. Peningkatan pelayanan dan prasarana kesehatan.

6. Pencapaian IPM (indeks Pembangunan Manusia) yg lebih baik.

7. Peningkatan dan keberpihakan kpd UKM dan kondisi usaha yg kondusif.

8. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

9. dll.

Kami mengucapkan selamat bekerja, semoga Tuhan selalu memberikan petunjuk dan jalan yg benar dlm melaksanakan Amanah Rakyat kal Sel.


Layanan administrasi pengurusan Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan pensiun, yang saya rasakan sangat tidak membantu, malah memberatkan. Karena birokrasi, juga tidak ada bantuan yg ihlas dari instansi ybs.
Mereka yg akan pensiunan, malah disuruh melengkapi data dan dokumen yg diperlukan dan mengurus sendiri, tidak dibantu oleh pelayanan BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Perasaan sesama pegawai Negeri sangat kurang solidaritas, kurang ihlas membantu, malah yg akan pensiun dipersulit dengan aturan yang sebenarnya tidak memberatkan, akhirnya dikeluar beaya/ kost untuk pengurusan pensiun oleh yg akan pensiun. Kebiasaan ini telah berjalan lama dan belum terlihat usaha perbaikan, baik oleh BKN atau Pemda.
Dimana peran Pimpinan kepegawaian dlm mempermudah pelayanan kepada para calon pensiun?

Menurut pengalaman kami yg bekerja di Perusahaan, semua data dan dokumen kepegawaian sudah ada pada data base kepegawaian dan semua proses sudah komputerized. Sudah diketahui kapan pegawai pensiun, berapa tahun dinas dan berapa uang pensiun yg diterima. Pegawai tersebut tahunya bekerja dengan baik dan mendapat pelayanan yg baik dari perusahaan. Dan mendapat SK Pensiun dalam waktu singkat.

Semoga ada perbaikan (reform) administrasi kepensiunan PNS yg mudah, cepat dan murah.



Setelah pengumuman hasil UN untuk SLTA, dengan hasil yang tidak menggembirakan, ada penurunan persen tingkat kelulusan di beberapa daerah.
Banyak yang menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan ? dimana kelemahan dan kekurangannya ? dan lain-lain yang memerlukan telaahan / kajian sebagai usaha menjawab semua pertanyaan.

UN perlu ditinjau atau dikoreksi, karena sudah banyak korban yang terjadi, seperti ada bunuh diri, prustrasi, stress, merusak fasilitas sekolah, guru dan sekolah disalahkan. Padahal UN seharusnya tidak merupakan satu satunya penentu kelulusan akhir sekolah.
Guru dan sekolah lebih tahu banyak tentang anak didik, selama tiga tahun, dari kelas satu, kelas dua dan kelas tiga. Tingkat kehadiran, disiplin, ahlak / perilaku, kreatifitas anak didik dan lain lain. Jadi yang lebih berhak menentukan kelulusan akhir sekolah ada Guru dan dewan guru.

Keberhasilan pendidikan formal untuk anak didik dalam menempuh kehidupan, tidak terlalu mutlak menentukan keberhasil anak didik dalam menjalanik kehidupan. Taoi lebih banyak ditentukan oleh pendidikan di rumah tangga, keluarga dan lingkungan yang baik. Pendidikan formal (Sekolah) lebih banyak memberikan mata pelajaran dari pada Pendidikan. Seharusnya sekolah juga memberikan pendidikan tentang kehidupan dalam arti yang luas.
Pendidikan yang memberikan ruang untuk kreatifitas, memancing banyak pertanyaan kritis, idealisme dan life skill. Hal di atas sangat tergantung pada para guru.

Masalah Pendidikan adalah sangat komplek dan selalu memerlukan usaha korektif dan perubahan terus menerus oleh Pemerintah, Lembaga pendidikan dan masyakarat, untuk mencapai tujuan pendidikan Nasional.

Salam.

PLTU Tanjung ?



PLTU Tanjung dibangun karena keperluan PT Adaro untuk mengangkut batu bara dengan konveyer, dlm peningkatan produksi batubara.

Pelaksana pembangunan PT MSW anak perusahaan PT Adaro. Proses tender pekerjaan ini diduga tidak sebagaimana mestinya. Yang punya PT Adaro, yang melaksanakan tender Pemda Tabalong, yang memasukan penawaran hanya satu, yaitu PT MSW dan PT MSW dinyatakan sebagai pemenang.
Padalah menurut ketentuan kalau peserta tender hanya satu, tender harus diulang kembali sampai masuk 3 atau lebih penawaran.

PT Adaro dan PT MSW belum pernah menjelaskan kepada masyarakat tentang rencana pembangunan PLTU Tanjung dengan segala manfaat dan dampak yang ditimbulkannya. Berita akan dibangun PLTU Tanjung justru dari Bupati Tabalong.

PLTU Tanjung jadi masalah karena banyaknya keanehan dalam proses:
- Pengadaan tanah lokasi.
- Tender
- Pembuatan UPL dan UKL
- Lokasi yang dekat dengan pemukiman.
Tidak dipublikasikan teknologi ( tingkat keamanan dari pencemaran terhadap lingkungan sosial,tanah, air, udara dan kebisingan), yg digunakan. Dan jaminan bahwa teknologi yang digunakan aman dari pencemaran dimaksud diatas, kepada masyarakat Tanjung dan sekitarnya.
Masyarakat yang punya kepentingan sangat mengharapkan PT MSW membuat suatu pertemuan dgn masyarakat untuk menjelaskan semua permasalahan PLTU Tanjung, sejelas-jelasnya, agar tidak ada salah pengertian.
(M Husni) Salam.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.